Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2026

Senin tanggal 10 november 2026 pukul 10.00 wita bertempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Buleleng, jalan Sudirman no. 60, Kel. Banyusari, Kec/Kab.Buleleng, Mewakili Kasi Trantib dan Pol staf Pol PP menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kabid Pengembangan Budaya Politik Kab. Buleleng Ketut Simbayasa, S.Sos,.MAP diikuti kurang lebih 25 orang

Acara dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng Nyoman Ary Juru, SH., M.A.P,  Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng A. Darma Yudha, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Kadek Arini Patmi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng diwakili oleh I Gede Widiana,  Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Dewa Gede Yuliarta,S.H, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng diwakili staf Gede Santhi Yoga, Perwakilan Camat se - Kabupaten Buleleng,  Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng I Km. Krisna Ariawan, SE., Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng Putu Yudi Hardiana, S. Kom,  Pengadministrasi Hukum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng Gusti Made Ariada,  Pengadministrasi Hukum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng I Nyoman Ari Dharma.

Penyampaian dari Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik Kabupaten Buleleng  Ketut Simbayasa, S.Sos., M.AP. yang intinya Mengingat bahwa pada bulan Oktober harus dilaksanakan pengiriman laporan kepada pemerintah pusat, seluruh anggota tim diharapkan segera menyampaikan laporan bulanan sebagai bentuk dukungan terhadap penyusunan laporan tersebut. Laporan bulanan juga menjadi salah satu dasar dalam proses pembayaran honorarium bagi anggota Forkopimda yang terlibat. Selain itu, pelaksanaan tugas tim tidak hanya terbatas pada kegiatan rapat rutin yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali, tetapi juga harus diimbangi dengan pemantauan secara langsung di lapangan. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui tim intelijen secara rutin menyusun laporan hasil pemantauan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan tugas.

Mengingat adanya keterbatasan anggaran untuk pembayaran honorarium, hal tersebut diharapkan tidak mengurangi semangat dan komitmen seluruh anggota tim dalam melaksanakan tugas. Setiap anggota tim diharapkan memiliki inisiatif dan tanggung jawab dalam mengumpulkan serta menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Apabila terdapat informasi atau perkembangan situasi di wilayah masing-masing, agar segera dilaporkan melalui grup komunikasi tim sehingga dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan menjadi bahan koordinasi bersama.

Adapun Dasar Hukum Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Buleleng 

1) Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.

a. Pasal 8

Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), gubernur dan bupati/wali kota dapat membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik, dengan anggota terdiri atas SKPD terkait.

Tim pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

2) Surat Keputusan Bupati Buleleng

Nomor: 100.3.3.2/38/HK/2026 tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2026.

Adapun kegiatan pemantauan meliputi 

Pemantauan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan

Pemantauan situasi politik lainnya

Pemantauan ketertiban umum dan keamanan masyarakat

4) Program kerja Tim Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2026 meliputi :

Pelaksanaan rapat koordinasi setiap 2 (dua) bulan sekali

Pemantauan kegiatan politik, keamanan, dan ketertiban yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah di wilayah masing-masing

Pembuatan laporan Tim Pemantauan 

Perkembangan Politik setiap triwulan

Pelaksanaan studi komparasi

5) Pendaftaran Ormas dan Partai Politik

Apabila terdapat organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun partai politik yang belum terdaftar, agar segera melakukan pendaftaran melalui aplikasi Simpel Gaspol. Sedangkan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan sebagai upaya menjaga akurasi dan validitas data pemilih guna mendukung pelaksanaan demokrasi yang berkualitas.

Dilanjutkan Penyampaian Laporan Bulanan Kasi trantib dari masing-masing kecamatan terkait pelaporan pada bulan oktober*

Penyampaian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng yang intinya :

Terkait penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), diperlukan koordinasi dan kerja sama lintas instansi dalam melakukan penanganan, pengawasan, serta upaya menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) serentak yang direncanakan pada tahun 2027, Satpol PP Kabupaten Buleleng akan turut berperan dalam mendukung pengamanan dan menjaga kondusivitas wilayah selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung.

Diperlukan sinergi dan koordinasi dengan seluruh unsur terkait guna mengantisipasi potensi gangguan ketertiban umum serta menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif menjelang maupun selama pelaksanaan Pemilihan Perbekel Tahun 2027.

Penyampaian dari PMD Kabupaten Buleleng yang intinya 

a. Pemilihan Perbekel (Pilkel) direncanakan akan dilaksanakan di 72 desa se-Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, diperlukan persiapan dan koordinasi yang matang guna memastikan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan dapat berjalan dengan baik, tertib, dan lancar.

b. Terkait kebutuhan logistik Pilkel, pengadaan akan dikoordinasikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng agar proses pengadaan dilakukan melalui satu pintu. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan koordinasi, meningkatkan efisiensi, serta memastikan keseragaman kebutuhan logistik di seluruh desa yang melaksanakan pemilihan.

kesimpulan dari hasil rapat koordinasi tim pemantauan perkembangan partai politik Kab. Buleleng Tahun 2026 yaitu 

Rapat koordinasi menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemantauan perkembangan partai politik di Kabupaten Buleleng berjalan dengan baik melalui sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan partai politik. Seluruh partai politik diharapkan terus memperbarui data kepengurusan, keanggotaan, serta keberadaan sekretariat secara berkala sebagai bentuk kesiapan menghadapi tahapan verifikasi administrasi dan faktual.

Seluruh rangkaian kegiatan selesai pukul 12.30 WITA berjalan dengan aman dan lancar